Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh, di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (27/03/2025).
Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, SE, MM, Ak., CSFA, menyampaikan apresiasi atas pemenuhan seluruh pemerintah daerah dalam menyampaikan LKPD Unaudited tepat waktu.
“Laporan ini selanjutnya akan diaudit selama dua bulan untuk menentukan opini atas LKPD masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia berharap seluruh daerah di Aceh dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, ia meminta kepala daerah memastikan jajaran terkait mendukung kelancaran pemeriksaan, dengan memastikan pejabat yang menangani keuangan selalu berada di tempat selama audit berlangsung.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, optimistis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali meraih opini WTP, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
“Melihat pengalaman tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, saya yakin kita bisa mempertahankan WTP,” ujarnya.
H. Muharram Idris menyatakan, selama masa jabatannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan deretan prestasi yang telah diraih.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar Pemkab Aceh Besar mampu meraih dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 berturut-turut dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
“Oleh karena itu, kami berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan dari tim auditor guna penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, sehingga terwujud laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muharram.
Ia juga menekankan beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama dalam pengelolaan arus kas yang harus benar-benar jelas dan akurat.
Lebih lanjut, bupati menekankan pentingnya peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat dalam memastikan keakuratan laporan keuangan sebelum diaudit oleh BPK.
“Jika dilakukan dengan baik, maka peran BPK dalam pemeriksaan bisa lebih ringan, karena mereka sudah melihat adanya tinjauan internal yang kuat,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan setiap perangkat daerah untuk disiplin dalam administrasi keuangan. Setiap kegiatan harus segera ditindaklanjuti dengan pelaporan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, H. Muharram Idris turut didampingi Plt Sekdakab Aceh Besar Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., Inspektur Zia Ul Azmi, SH, MH, dan Kepala BPKD Andria Shaputra, SE, MM(**)
