Di Istana Negara Pj Gubernur Aceh menerima penghargaan Digital Goverment Award (DGA) Summit 2024.
Penghargaan itu diberikan atas dasar kinerja dan prestasi Pemerintah Aceh yang dinilai baik. Adapun predikat yang didapat yakni predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbaik katagori Pemerintah Daerah.
Selain memberikan Anugrah tersebut Presiden Joko Widodo juga turut serta meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital.
Dimana langkah peluncuran ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Dalam sambutannya Presiden menyampaikan bahwa Tugas GovTech Indonesia adalah untuk melakukan standarisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital.
Dimana khususnya untuk menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.
Menurutnya, GovTech juga akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas.
Diantaranya yakni kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.
“Dimana nantinya, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Hal ini juga bertujuan untuk menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi seyogyanya hanya untuk melayani.
“Bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” ujar Jokowi.
Akan tetapi, Jokowi menilai ada kendala lantaran ada 27 ribu aplikasi di level Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan sendiri-sendiri dan bekerja sendiri-sendiri.
“Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, nggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru.
“Mulai tahun ini berhentilah membikin platform baru, stop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada,” lanjutnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh Bustami menyambut baik pesan dari Kepala Negara tersebut. Terlebih Aceh mendapatkan penghargaan dalam momen tersebut.
Menurutnya, penghargaan predikat sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbaik katagori Pemerintah Daerah dalam DGA ini merupakan sebuah bentuk apreasiasi Pemerintah Pusat terhadap Aceh.
Dimana apreasiasi tersebut diyakini mampu membangkitkan semangat Aceh dalam mengelola sistem pemerintahannya dengan lebih baik.
“Tentunya dalam basis elektronik. Ini juga motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik kedepannya,” katanya.
Selain itu Pj Gubernur juga mengungkapkan akan menyampaikan seluruh pesan Presiden kepada jajarannya di Aceh.
“Terutama soal sembilan layanan yang menjadi prioritas Bapak Presiden tadi, ini yang akan kita utamakan di Aceh,” katanya.
Terlebih keinginan Presiden juga sesuai dengan visi-misi Pemerintah Aceh. Dimana melayani dengan baik menjadi tombak utama dalam mengelola Pemerintahan Aceh.
“Saya juga akan menekankan kepada jajaran di Pemerintah Aceh untuk tidak mempersulit atau memperlambat jalannya birokrasi kita. Insya Allah semua pesan Bapak Presiden akan kita terapkan dengan baik di Aceh,” katanya.
Selain itu Bustami juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pihak yang telah mendukung, dan juga jajaran Pemerintah Aceh yang telah saling bahu-membahu untuk birokrasi Aceh yang lebih baik.
“Sehingga atas kerjasama dan kekompakan kita semua, kita bisa mendapatkan anugrah ini. Terima kasih, saya harap kita akan terus kompak dan saling bekerjasama untuk menjadi Aceh yang lebih baik dalam bidang apapun,” tutupnya.
Adapun dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Aceh turut serta didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika (Diskominfo) dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, B.HSc, Biro Pemerintahan dah Otonomi Daerah Setda Aceh, Restu Andi Surya, dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Akkar Arafat.(*)
