Farid mengatakan, DPRK bersama Pemko Banda Aceh sudah berkomitmen agar pelaksanaan kontestasi politik di Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Menurutnya ada beberapa indikator pemilu sukses, antara lain, pelaksanaan pemilu harus aman dan damai.
Karena Banda Aceh menjadi barometer bagi daerah lain di Aceh. Maka, jika pemilu di Banda Aceh sukses dilaksanakan, akan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain.
“Banda Aceh yang selama ini menjadi etalase pelaksanaan demokrasi di Aceh, maka tidak boleh ada intimidasi, baik secara interaksi langsung maupun intimidasi intelektual. Karenanya KIP bersama Panwaslih harus memastikan agar pemilu berlangsung bebas, jujur dan adil,” katanya.
Farid juga menegaskan, Pemilu 2024 berpotensi menjadi pemilu paling brutal dalam sejarah kepemiluan Banda Aceh jika politik uang di masyarakat semakin merajalela. Karena itu, Farid menyarankan kepada pemerintah dan forkopimda untuk membentuk pageu gampong sebagai aksi menolak politik uang.
“Pageu gampong ini dapat menolak segala bentuk upaya money politic. Ini juga sesuai anjuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan programnya Hajar Serangan Fajar, sehingga masyarakat bisa menyalurkan aspirasi haknya secara bebas pada pemilu mendatang,” katanya.
Indikator pemilu sukses selanjutnya kata Farid, yakni partisipasi pemilih meningkat. Meningkatnya partisipasi pemilih dapat dilihat dari meningkatnya pemilih dari kelompok milenial yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Karena saat ini anak muda menjadi pemilih terbanyak di kota Banda Aceh, maka sosialisasi dan edukasi terhadap pemilu yang dilakukan di ruang publik dapat meningkatkan partisipan pemilu.
Farid melanjutkan, tidak adanya konflik juga menjadi indikator suksesnya Pemilu di Banda Aceh. Konflik rentan muncul pada pemilihan legislatif (pileg), karena bersinggungan langsung dengan masyarakat paling bawah. Oleh karenanya, segala potensi yang memunculkan konflik dapat segera dideteksi oleh Panwaslih Banda Aceh, terutama ketika menjelang pencoblosan.
Media juga memiliki peran dalam memberitakan informasi yang benar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan konflik di masyarakat.
“Potensi-potensi yang menimbulkan konflik ini harus dipastikan dari sekarang agar tidak terjadi nantinya guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelancaran pemilih dalam menggunakan hak suaranya pada dari H,” pungkas Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.(***)
