Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus terlebih dahulu mengatasi berbagai tantangan yang harus bisa dijawab oleh para Capres-Cawapres yang kelak akan terpilih memimpin Indonesia. Salah satu tantangan tersebut terlihat dari aspek pendapatan perkapita.
"Pada tahun 2022 pendapatan perkapita Indonesia mencapai 4.580 dolar AS. Masih ada gap atau kesenjangan sebesar 7.326 dollar AS dengan standard minimal pendapatan perkapita negara maju (11.906 dolar AS). Dengan statistik pendapatan perkapita yang kita miliki, saat ini kita baru dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas, atau upper middle income country (UMIC)," ujar Bamsoet saat mengisi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, diselenggarakan LEMHANNAS RI, bekerjasama dengan Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), SMANDEL Jakarta Business Network (SBN), dan Indonesia Financial Group (IFG), di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Senin (4/12/23).
Turut hadir antara lain, Plt. Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Maman Firmansyah, Ketua Umum Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI) Donny Wahyudi, Ketua Umum SMANDEL Jakarta Business Network (SBN) Novian Amrah Putra beserta jajaran, Kepala Departemen Indonesia Financial Group (IFG) Corporate University Andre Andhara, serta para Dekan dari berbagai Fakultas di Universitas Padjajaran.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tantangan dari aspek keamanan, terlihat dari tingkat kriminalitas di Indonesia yang belum mencapai kondisi keamanan ideal. Menurut data POLRI, pada periode Januari-April 2023 tercatat 137.419 kasus kejahatan terjadi di Indonesia, atau meningkat 30,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada tingkat dunia, Global Peace Index menempatkan Indonesia pada peringkat ke-53 negara teraman di dunia.
"Dari aspek fasilitas kesehatan masyarakat, meskipun berbagai fasilitas pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan, namun kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Misalnya rasio ketersediaan dokter, yang pada tahun 2019 tercatat hanya mencapai 0,47 per 1.000 penduduk, jauh tertinggal dari Singapura yang mencapai 2,29 per 1.000 penduduk. Contoh lain, masih tingginya ketergantungan bahan impor untuk kepentingan medis, dengan angka ketergantungan mencapai 90 persen," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, tantangan lainnya yakni terkait pengangguran. Hingga September 2023, tercatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,32 persen. Masih tertinggal dari berbagai negara ASEAN seperti Kamboja (0,36 persen), Thailand (0,99 persen), Singapura (2 persen), Myanmar (2,2 persen), Vietnam (2,3 persen), Laos (2,6 persen), Malaysia (3,4 persen), dan Filipina (4,5 persen).
"Tantangan lainnya terkait penguasaan IPTEK kita yang masih tertinggal dari berbagai negara maju. Terlihat dari kualitas pendidikan di Indonesia yang menempati urutan ke 67 dari 209 negara yang disurvei. Rata-rata IQ orang Indonesia juga masih tergolong rendah, dengan capaian skor 78,49. Skor ini ada di bawah rata-rata global (82), dan di antara negara-negara ASEAN, skor tersebut adalah yang paling rendah. Sedangkan secara global, kita menduduki peringkat 129 dari 199 negara," pungkas Bamsoet. (*)
