Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kepala maupun perwakilan Bappeda 23 kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga ikut serta dalam rapat tersebut.
Sekretaris Daerah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, upaya penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aceh merupakan perjuangan yang berat. Oleh sebab itu, koordinasi, sinergi program dan kerja sama perlu terus dibangun antar pemangku kebijakan.
“Presiden secara tegas melalui Inpres nomor 4 Tahun 2022 memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Mawardi.
Mawardi menambahkan, pemerintah pusat menetapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Dalam jangka waktu yang hanya tinggal satu tahun itu, Mawardi meminta semua pihak bekerja keras dalam melaksanakan perannya.
“Kami minta kepada semua pihak agar bekerja dengan sungguh-sungguh, memaksimalkan segala sumberdaya yang ada, mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, serta membangun kolaborasi dengan berbagai berbagai mitra pembangunan baik pusat maupun daerah,” kata Mawardi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek menyebutkan, saat ini angka penduduk Aceh yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem berjumlah 1,83 persen. Jumlah tersebut sudah berkurang dibandingkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 sebesar 2,95 persen dan tahun 2021 3,47 persen.
“Meskipun begitu, kerja keras perlu terus dilakukan, peran Bappeda sangat strategis dalam menentukan program kerja pemerintah. Oleh sebab itu, persiapkan program yang dibutuhkan dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan,” pungkas Dadek. []
