"Lebih dari itu, dunia usaha juga berharap jika capresnya tidak berasal dari dunia usaha seperti Presiden Joko Widodo, Cawapresnya diharapkan berasal dari dunia usaha. Sebab, Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa berjalan efektif dan efisien. Tidak lain karena latar belakang beliau sebagai pengusaha. Karena itu, ada baiknya jika dalam Pilpres 2024 ini, pasangan Capres-Cawapresnya juga diikuti perwakilan dari kalangan dunia usaha. Sehingga pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang saat ini sudah berjalan dengan baik, bisa terus terpelihara. Sekaligus memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Fadila, disaksikan Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dan Plh Ketua Umum KADIN Indonesia Yukki Nugrahawan, di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (12/10/23).
Turut hadir antara lain, Ketua Umum Kowani, Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Akhmad Sodiq, serta Ketua Yayasan Al Hilal Nusantara Adam.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, patut disyukuri bahwa pada beberapa aspek, kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5,03 persen, tidak saja melebihi ekspektasi dari banyak pihak, namun juga terjadi di tengah kelesuan ekonomi global. Bahkan beberapa negara maju mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah 2 persen, misalnya Amerika Serikat dengan akselerasi pertumbuhan 1,6 persen, Jepang 1,3 persen, dan Singapura 0,4 persen.
"Tingkat inflasi juga terus melandai. Tercatat sebesar 3,08 persen pada Juli 2023, turun dari 5,28 persen pada awal tahun. Angin segar bagi dunia usaha juga ditandai realisasi investasi pada triwulan I tahun 2023 yang mencapai Rp 328,9 triliun, dan telah menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 384 ribu tenaga kerja Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran yang mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, bagi dunia usaha, tidak ada yang lebih penting selain kepastian berusaha dan kepastian hukum. Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dua hal ini telah berjalan baik. Kedepannya harus tetap dijaga agar tidak terjadi kemunduran, melainkan justru harus ada peningkatan.
Sehingga jangan ada lagi kebijakan yang memperlambat pengembangan sektor industri, yang menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan dunia usaha.
"Hadirnya UU Cipta Kerja telah merepresentasikan semangat dan upaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi demi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Misalnya melalui reformasi regulasi di bidang perizinan dalam rangka peningkatan investasi. Sekaligus menutup celah terjadinya korupsi dan mengatasi hambatan dalam berinvestasi, memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, untuk memastikan masa depan perekonomian nasional berjalan dengan baik, KADIN dan Lemhannas akan terus bersinergi. KADIN dan Lemhanmas merupakan dua lembaga yang memegang peran kunci dalam menjaga masa depan Indonesia. Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional; serta pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional.
Sedangkan KADIN, sebagai penjaga pertahanan ekonomi nasional. Penjaga 'perut' bangsa, agar setiap anak bangsa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena masyarakat yang lapar, bisa menyebabkan kondusifitas bangsa bisa terganggu.
"Melalui kerjasama yang ditandatangi pada hari ini, KADIN bersama Lemhannas juga bisa bekerjasama membuat kertas kerja dalam hal pengkajian di berbagai isu strategis. Antara lain, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, hingga ketahanan ekonomi kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN)," pungkas Bamsoet. (*)
