"Para bakal calon presiden tersebut bisa menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang masa depan Indonesia. Misalnya tentang paradigma pembangunan hukum dan pemberdayaan korupsi, paradigma pembangunan politik dan demokrasi, maupun paradigma pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Sehingga Pemilu 2024 bisa dihadapi sebagai pertarungan ide dan gagasan, bukan pertarungan politik identitas maupun black campaign yang memecah belah bangsa," ujar Bamsoet usai menerima jajaran pengurus KAHMI, di Jakarta, Selasa (5/9/23).
Pengurus KAHMI yang hadir antara lain Sekjen Syamsul Qomar, Kabid Organisasi Burhanuddin M Zain, Kabid Agraria dan Pertanahan And I Faisal Jollong. Hadir pula Ketua Panitia HUT ke-57 KAHMI Ana Sofa Yuking, serta Sekretaris Panitia Laca Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, rangkaian kegiatan HUT ke-57 KAHMI dimulai pada 9-10 September dengan diselenggarakannya berbagai turnamen olahraga. Dilanjutkan pada 17, 24, dan 28 September dengan kegiatan gerak jalan sehat nasional.
"Kemudian resepsi HUT ke-57 pada 19 September, penanaman sejuta pohon pada 23 September, simposium nasional pada 27 September serta turnamen olahraga pada 1 Oktober," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, memasuki usia ke-57 tahun, KAHMI tetap setia menjaga nilai-nilai luhur keislaman dalam bingkai ke-Indonesiaan. Menjadi benteng yang menjaga kedaulatan Indonesia terhadap serangan apapun yang datang dari dalam maupun dari luar. Mengingat kesatuan dan persatuan bangsa adalah segalanya. Tidak boleh dikorbankan dengan apapun, apalagi hanya karena alasan politik praktis semata.
"Secara organisasi, KAHMI memang tidak terafiliasi ke politik tertentu. Namun peran dari kader KAHMI dalam pembangunan politik kebangsaan sangat besar. Bahkan sampai ikut menentukan kondusifitas politik dan arah masa depan bangsa. Di pemerintahan saja tercatat setidaknya ada delapan kader KAHMI yang menjadi menteri. Lebih banyak lagi di DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati hingga walikota," pungkas Bamsoet. (*)
