Antara lain, mayoritas penduduk sekitar 75 persen tinggal di perkotaan dan 80 persen masyarakat berpenghasilan menengah. Pada sektor pendidikan, angka partisipasi kasar (gross enrollment ratio) Perguruan Tinggi SDM di Indonesia mencapai 60 persen.
"Pendidikan tinggi menjadi kunci agar berbagai prediksi tersebut bisa terealisasi. Karenanya, berbagai tantangan yang saat ini dihadapi harus segera diselesaikan. Misalnya, berdasarkan Worldtop20org, tahun ini Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari 209 negara yang disurvei. Salah satu faktor yang melemahkan adalah persentase tingkat kelulusan perguruan tinggi yang hanya mencapai 19 persen," ujar Bamsoet saat mengisi Rapat Kerja Nasional dan Saresehan Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (31/8/23).
Turut hadir antara lain, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Prof. Dr. Thomas Suyatno, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Arief.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai data pembanding, Survei Political Economic Risk Consultant bahkan menempatkan kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan 12, atau paling bawah, di antara 12 negara Asia yang disurvei. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengambil berbagai langkah. Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
"Artinya, jika mutu pendidikan saat ini masih belum optimal, bisa jadi persoalannya bukan hanya bertumpu pada persoalan anggaran. Tetapi, pada sistem yang harus dibenahi, serta pada komitmen kita yang harus lebih diperkuat. Untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045, setidaknya ada 4 pilar sebagai prasyarat, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, pencapaian Indonesia emas 2045 adalah kerjasama panjang berkelanjutan segenap komponen bangsa dengan panduan satu visi bersama. Setiap bidang memiliki peta jalan yang saling berkaitan dan harus dilakukan berkesinambungan dengan peningkatan target capaian di tiap periode.
Indonesia emas 2045 tidak akan pernah dicapai jika visi para pemimpin pemerintahan berubah-ubah di setiap periode. Indonesia emas juga tidak akan tercapai jika tidak ada kesinambungan dan keberlanjutan antara apa yang dilakukan oleh satu periode pemerintahan dengan periode pemerintahan selanjutnya. Pembangunan nasional akan mengalami stagnasi, atau sekedar maju mundur di tempat yang sama, seperti menari poco-poco.
"Mencapai Indonesia Emas 2045 membutuhkan haluan dan perencanaan yang matang, dan memiliki daya ikat kepada setiap pemimpin pemerintahan. Haluan dan perencanaan disusun berdasarkan cita-cita dan visi bersama segenap rakyat Indonesia sehingga merupakan manifestasi kehendak rakyat yang menjadi dasar penyusunan kerangka perencanaan teknokratik jangka panjang. Di sinilah pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah digagas dan dikaji oleh MPR bersama berbagai komponen bangsa," pungkas Bamsoet. (*)
