Kegiatan tersebut bertujuan menindaklanjuti saran kebijakan yang disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh kepada Pemerintah Aceh dalam bentuk Blueprint dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Aceh.
Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Amirullah, menyebutkan, sejumlah kesepakatan sejumlah pihak pemangku kebijakan yang mengikuti diskusi itu. Diantaranya adalah meningkatkan pembiayaan zakat pada usaha sektor produktif yang akan dikawal oleh Baitul Mal dan Kemenag.
“Kemudian kita juga menyepakati sejumlah stakeholder seperti UIN Ar Raniry, MPU, OJK dan Pemerintah Aceh akan membentuk lembaga penerima wakaf tunai (BWA) dengan nazir tersertifikasi,” kata Amirullah.
Lebih kata Amirullah, peningkatan pembiayaan dan pendampingan untuk UMKM juga menjadi perhatian semua stakeholder dalam diskusi tersebut. Program ini akan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan di Aceh.
Adapun Peserta FGD yang hadir adalah Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, Perwakilan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Bappeda Aceh, Dewan Syariah Aceh, Biro Perekonomian Setda, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Syariah Islam Aceh, Baitul Mal Aceh, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Kanwil Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh. [°]
