Pemerintah provinsi Papua Barat Daya, merupakan provinsi baru di tanah Papua yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, pada 8 Desember 2022.
Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya memerlukan percepatan pembangunan. Utamanya, dalam pengadaan sarana dan prasarana serta program proyek prioritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan serta kemajuan di wilayahnya.
“Semuanya itu merupakan modal bagi Provinsi Papua Barat Daya untuk berlari mengejar target-target pembangunan,” tutur Wapres saat memberikan sambutannya.
Lebih lanjut, Wapres pun menyampaikan tiga pesan penting dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Saya ingatkan kembali, yang hadir bukan hanya gedungnya, tapi yang lebih penting adalah kehadiran pemerintah untuk melayani penduduk Papua Barat Daya dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tegas Wapres.
Yang kedua, Wapres juga meminta sentra Pemprov Papua Barat Daya agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat.
“Antara lain meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melaksanakan fungsi sosial, kebudayaan dan olah raga, menjadi pusat literasi, memperkokoh harmoni, serta mendorong munculnya bakat-bakat generasi muda Papua Barat Daya,” imbau Wapres.
Terakhir, Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk dapat memperteguh komitmen dan sinergi dalam rangka mewujudkan agenda prioritas jangka pendek tahun 2023 dan 2024, serta agenda jangka panjang di Papua Barat Daya yang senada dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022–2041.
“Saya meminta jajaran pemerintah daerah untuk terus menggandeng tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum pemuda dan perempuan, serta kelompok strategis lainnya untuk mencapai tujuan bersama,” imbuh Wapres.
Menutup arahannya, Wapres menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terbentuknya provinsi termuda di tanah Papua Ini. Sebab, melalui pembentukannya, masyarakat Papua Barat Daya memiliki rumah baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya.
“Rumah baru dalam wujud provinsi adalah identitas, jati diri daerah, sekaligus sebagai strategi untuk semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat, sehingga pelayanan publik dalam semangat Otonomi Khusus menjadi semakin baik,”pungkas Wapres.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, melaporkan bahwa proses pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya telah melalui koordinasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Ia pun berharap, melalui momen peletakan batu pertama oleh Wapres, keberadaan fasilitas ini ke depannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Wapres ke Provinsi Papua Barat Daya. Ini menjadi momentum yang penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga Penyerahan Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro oleh Kepala Cabang Sorong Bank Papua kepada perwakilan penerima. Adapun bantuan yang diberikan yaitu CSR Kemitraan sebesar Rp15.000.000 yang diserahkan kepada Sdri. Fince Osok; serta Bantuan KUR Super Mikro sebesar Rp2.000.000 yang diserahkan kepada Sdri. Ida Fiane Kolis.
Selain itu, turut diserahkan pula bantuan Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) sejumlah Rp250.000 yang akan diberikan per bulan kepada Sdri. Ance sok dan Bapak Isak Sawisa; serta Program Pengembangan Ekonomi Pemuda (PAPEDA) sejumlah Rp3.000.000 yang diserahkan secara simbolis oleh Wapres kepada Sdr. Rudi Maniburi.
Rangkaian acara ditutup dengan peletakan batu pertama oleh Wapres yang didampingi Pj. Gubernur Papua Barat Daya, sebagai tanda pembangunan sentra sarana prasarana Pemprov Papua Barat Daya.
Hadir pada kesempatan ini diantaranya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Steve Scott, Pj. Wali Kota Sorong George Yarangga, para Bupati se-Papua Barat Daya, serta para perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara itu Wapres yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya, serta Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Moh. Mahdum.(Tim/Red)
