Protes ini bermula dari beredarnya informasi tentang mundurnya Direktur Penyidikan (Dirdik) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, dari jabatannya. Keputusan ini diduga berhubungan dengan kisruh operasi tangkap tangan (OTT) di Basarnas. Para pegawai merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menyampaikan protes mereka.
"Kami menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Brigjen Asep Guntur Rahayu untuk bertahan dan berkarya bersama dengan kami dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK yang kita jaga dan banggakan bersama," begitu bunyi surat protes yang diterbitkan oleh para pegawai KPK pada Sabtu (29/7/2023).
Para pegawai KPK juga merasa bingung dengan sikap pimpinan KPK yang terkesan menyalahkan penyelidik dalam penanganan kasus korupsi di Basarnas. Mereka yang terlibat dalam operasi tangkap tangan korupsi di Basarnas percaya bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang berlaku.
"Di kalangan internal KPK, khususnya di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, terjadi demoralisasi dan mosi tidak percaya terhadap kredibilitas dan akuntabilitas pimpinan KPK yang terkesan melepaskan tanggung jawab, mencuci tangan, bahkan menyalahkan bawahan," demikian isi surat protes yang ditandatangani oleh para pegawai KPK.
Selain menyampaikan protes, para pegawai KPK juga meminta audiensi dengan pimpinan KPK. Rencananya, audiensi akan dilaksanakan pada Senin (31/7).
Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan oleh para pegawai KPK dalam audiensi tersebut. Salah satunya adalah permintaan agar pimpinan KPK mengundurkan diri dari jabatannya.
"Tuntutan kami termasuk permohonan maaf dari pimpinan kepada publik, Lembaga KPK, dan para pegawai KPK. Kami juga meminta pernyataan yang telah disampaikan kepada publik dan media untuk diperbaiki. Selain itu, kami menuntut pengunduran diri pimpinan KPK karena dianggap tidak profesional dan telah merusak kepercayaan publik, lembaga KPK, dan para pegawai," begitu tertulis dalam surat protes yang ditujukan kepada pimpinan KPK (Tim Media)
