Pada kesempatan ini, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI diamanahi untuk melaksanakan 3 unsur infrastruktur yaitu transportasi atau konektivitas (jalan dan jembatan), sumber daya air, dan human settlement (perumahan dan permukiman).
Untuk mempercepat penanganan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah agar jalan daerah bisa ditangani melalui APBN. “Untuk pelaksanaan tahap pertamanya sudah kita siapkan Rp14,6 triliun untuk jalan daerah pritoritas yang pekerjaan konstruksinya akan kita mulai paling lambat Juli ini,” ujar Menteri Basuki.
Selanjutnya pada bidang sumber daya air, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada bendungan dan irigasi. Menteri Basuki mengungkapkan Indonesia memiliki 7,3 juta hektar lahan irigasi, namun sampai tahun 2014 hanya sekitar 900 ribu hektar yang airnya dijamin dari bendungan.
Pada bidang perumahan dan permukiman, Kementerian PUPR fokus pada penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah dan penyediaan air minum melalui Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).
Terakhir, Menteri Basuki mengungkapkan progres konstruksi IKN Tahap 1 saat ini telah mencapai 29,45% dan ditargetkan selesai pada 2024. Saat ini, 36 paket pekerjaan sedang berjalan konstruksinya, dan sisanya 39 paket akan dimulai pada Juli 2023.
Brigjen Pol Untung Widyatmoko menyampaikan apresiasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. “Sungguh suatu kebanggaan bagi kami dapat diberi literasi pengetahuan yang luar biasa mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Semoga Kementerian PUPR dapat meneruskan kinerjanya yang luar biasa dan dapat dicontoh oleh para peserta kuliah kerja ini dalam memimpin lembaganya masing-masing,” katanya.
