“Secara umum ada perubahan, ada pencapaian yang menggembirakan, misalnya dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli, Rabu (15/2/2023).
Pada 2023, dia menjelaskan, Aceh mendapat alokasi dana desa sebanyak Rp4,7 triliun, untuk disalurkan kepada 6.945 gampong atau desa di 23 kabupaten/kota. Sementara sejak 2015-2012, Aceh sudah mendapat kucuran dana desa dari Kemenkeu mencapai Rp 34,4 triliun.
Sejauh ini, kata dia lagi, dari ekonomi tercatat sepanjang 17 juta meter jalan desa yang tersebar di seluruh daerah telah dibangun dengan menggunakan dana desa.
Lalu, pembangunan 58 ribu meter jembatan desa, sekitar 3 ribu unit pasar desa, lebih 6.000 unit BUMDes yang dibentuk serta pembangunan sektor ekonomi lainnya, seperti tambatan perahu, embung, hingga irigasi.
Sedangkan untuk sisi kesehatan dan sosial, kata dia lagi, pemanfaatan dana desa telah menghasilkan pembangunan sekitar 4 juta meter drainase dan pembangunan ribuan unit sarana air bersih, mandi cuci kakus (MCK), polindes, posyandu serta kegiatan lainnya.
Dia berharap, para aparatur desa terus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Apabila dalam tujuh tahun terakhir pemanfaatan dana desa fokus kepada pembangunan infrastruktur, maka ke depan diharapkan dana desa lebih digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Apalagi, Aceh masuk dalam lima besar penerima dana desa tertinggi di Indonesia. Pada 2023, Aceh berada di posisi keempat, setelah Jawa Timur posisi pertama sebanyak Rp7,9 triliun, Jawa Tengah Rp7,8 triliun, Jawa Barat Rp6,1 triliun dan Aceh Rp4,7 triliun.
Dari triliunan rupiah anggaran desa yang telah diterima Aceh, menurut dia, seharusnya kemiskinan di daerah Serambi Mekkah itu lebih rendah daripada sekarang, yang mencapai 14,75 persen atau ada 818 ribu orang Aceh masih miskin.
“Saya yakni kalau dana desa bisa berfungsi dengan baik, kita bisa turunkan angka kemiskinan ini,” ujarnya pula. (MC 06/toeb)
