Acara yang digelar Kementerian ATR/BPN itu, juga dihadiri oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, Anggota DPR Aceh Darwati A Gani, Kepala Kantor Wilayah Aceh Kementerian ATR/BPN, Kepala Dinas Pertanahan Aceh, bupati/walikota dan ratusan masyarakat penerima sertifikat tanah di Aceh.
Acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh provinsi di Indonesia serta masyarakat penerima. Sementara Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis kepada beberapa penerima dan memberikan arahan kepada seluruh penerima sertifikat di tanah air.
Pada kesempatan kali ini, dari 1,5 juta sertifikat yang diterbitkan, Aceh menerima 500 sertifikat tanah. Sebanyak 465 diantaranya merupakan penerima program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sementara 35 lainnya merupakan penerima sertifikat redistribusi tanah.
Dalam sambutannya Jokowi menekankan pemberian sertifikat tanah sebagai tanda hak hukum atas tanah sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghindari konflik pertanahan.
“Siang hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di Istana Negara maupun yang hadir (daring) di provinsi masing-masing,” ujar Jokowi.
Dia menyampaikan pada tahun 2015 terdapat 126 juta bidang tanah yang harus diberikan sertifikat. Sementara saat itu yang sudah memegang sertifikat baru 46 juta kepala keluarga.
“Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana,” jelasnya.
Dia mengatakan saat ini sertifikat tanah yang sudah diberikan sebanyak 100 juta sertifikat sehingga tersisa 26 juta sertifikat yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang.
“Kurang lebih dua atau tiga tahun rampung,” kata Jokowi. [•]
