Direktur RSUDZA, dr. Isra Firmansyah, yang menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri PANRB, Azwar Anas, di Jakarta pada Selasa (6/12) mengatakan, penghargaan tersebut diraih RSUDZA berkat adanya program layanan Terapi Ablasi Gondok Tanpa Operasi (Tagto).
dr. Isra Firmansyah, mengatakan jika selama ini penyembuhan gondok atau tiroid jinak menggunakan obat-obatan hingga operasi. Kini dengan TAGTO tidak perlu lagi operasi cukup dengan terapi.
Layanan TAGTO bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan akibat gondok melalui terapi ablasi tanpa operasi dengan efek samping yang rendah serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan pembiayaan ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Layanan terapi ini merupakan bentuk komitmen RSUDZA sebagai instansi publik untuk terus berinovasi dalam pelayanan kesehatan, ” kata dr. Isra.
dr. Isra mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima pihaknya itu. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh manajemen dan pegawai RSUDZA agar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia maka diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajaran instasi pemerintahan. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB. Kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, wali kota, dan bupati yang telah menjadi inspirasi untuk terus menggerakkan birokrasi berdampak. Mudah-mudahan dapat menularkan prestasinya dan dapat direplikasi oleh instansi lainnya,” ungkap Menteri Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
Menteri Anas menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB tersebut mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik. [•]
