Hal tersebut disampaikan oleh Mendagri kepada awak media, usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah se-Aceh dengan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD dan Mendagri, di Anjong Mon Mata, komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/12/2022).
“Harus ada mufakat antara Pemerintah tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengawasnya, yaitu legislatif. Dan harus juga mengubah konsepnya. Jangan sampai anggarannya berhenti di elit pejabat dan tidak sampai ke rakyat. Harus ada terobosan kreatif,” ujar Mendagri.
Selain itu, sambung Mendagri, sebahagian besar anggarannya digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Yang tersisa untuk rakyat hanya 20 persen, 25 persen belanja modal.
“Iya kalau 20 atau 25 persen dana yang dianggarkan itu benar-benar turun ke masyarakat, kalau juga ternyata harus terpotong lagi, kan sayang masyarakat kita,” kata Mendagri.
Oleh karena itu, Tito menegaskan penting semua kita melakukan perbaikan dalam penganggaran. Mendagri menambahkan, momentum perbaikan adalah keberadaan Penjabat Kepala Daerah.
“Pj tidak punya beban politik, Pj dianggap netral karena tidak akan terlibat di pertempuran politik, bahkan justru bisa menjadi wasit. Selanjutnya, Pj tidak perlu biaya politik, seperti biaya kampanye dan lain sebagainya. Di Kemendagri saya akan tegas, ini adalah kesempatan emas bagi kita agar berpikir bagaimana anggaran yang ada itu sebahagian besar untuk rakyat dan menjadi penggerak bagi potensi-potensi maupun sektor yang dapat menyumbangkan PAD. Itu adalah kunci memajukan Aceh,” kata Tito.
Kepada awak media, Tito juga menegaskan akan melakukan evaluasi tiga bulanan kepada para Penjabat Kepala Daerah. “Tiga bulan sekali akan saya evaluasi. Jangan berpikir setiap bulan saya akan dapat berapa? Jika ada yang berpola pikir seperti ini, minggir,” ujar Tito tegas.
“Kita tentu ingin para Pj ini punya konsep, saya ingin perbaiki manajemen yang ada, terutama terkait pendapatan dan belanja tepat sasaran demi rakyat,” pungkas Mendagri.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan beberapa hal terkait penganggaran yang efektif dan tepat guna serta penanganan stunting dan sejumlah hal penting lainnya. Menko Polhukam juga menyampaikan sejumlah arahan dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Menko Polhukam dan Mendagri ke Aceh.
“Selamat Datang di Negeri Serambi Mekkah kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, Mendagri Bapak Tito Karnavian, serta para pejabat terkait lainnya. Kehadiran Pak Menko Polhukam dan Mendagri di Aceh ini menandakan betapa Pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap Aceh Dan pulau-pulau terluar di Aceh. Semoga saja perhatian ini semakin memperkuat dorongan agar kita peduli dengan pulau-pulau terluar demi tegaknya kedaulatan bangsa,” kata Pj Gubernur.
Rakor ini juga dirangkai dengan kegiatan Peluncuran Perangko Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terkait dengan keberadaan Aceh yang beberapa wilayahnya berbatasan dengan negara sahabat.
Untuk diketahui bersama, di Aceh tercatat ada enam pulau yang dikategorikan Pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negeri jiran, yakni Pulau Simeulue Cut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Rondo dan Pulau Benggala. (Ngah)
