Calang - Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiyono memimpin langsung simulasi penanganan konflik sosial yang kemungkinan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Simulasi dalam bentuk _tactical floor game_ (TFG) itu dilaksanakan di Lobi Polres Aceh Jaya, Rabu, 30 November 2022.
Yudi Wiyono menyampaikan, dalam penyelenggaraan Pemilu nanti berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, salah satunya adalah konflik sosial. Oleh karena itu, kata Yudi, berbagai persiapan perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi.
"Simulasi tactical floor game ini untuk memberikan gambaran umum kepada personel apabila terjadi konflik sosial dan mekanisme pengamanan Pemilu 2024, khususnya sispamkota kontijensi," kata Yudi, usai memimpin simulasi tersebut.
Nantinya, sambung Yudi, apabila terjadi kontijensi, maka seluruh personel siap untuk menghadapi dengan langkah dan posisi sesuai tupoksi masing-masing.
Kegiatan simulasi ini pun dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan sispamkota, yang dilengkapi dengan berbagai komponen alat peraga seperti miniatur prajurit, kendaraan, rumah, dan lain-lain.
“Ada 5 skenario yang disimulasikan dalam TFG kontijensi ini, di antaranya situasi aksi protes dari masyarakat setempat di TPS yang menuntut kepada KPPS untuk diberi ijin mencoblos dan mengancam akan memboikot jalannya pencoblosan apabila tak diberi ijin. Kedua, saat pengawalan kotak suara dari TPS ke Kantor PPK, ada warga menghadang dan mencoba merebut kotak suara," papar Yudi.
"Ketiga, aksi massa di Kantor PPK. Keempat adanya aksi unjuk rasa di Kantor KPUD Aceh Jaya, dan yang terakhir situasi serta kondisi kota sudah tidak kondusif dengan eskalasi massa dan makin beringas, sehingga diberlakukan sispamkota kontijensi," tambahnya.
Ia berharap, pelatihan TFG ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada personel dalam bertindak menghadapi seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024.
Di samping itu, Yudi menyampaikan, dalam waktu dekat Polres Aceh Jaya juga akan melaksanakan simulasi sistem pengamanan wilayah dalam menghadapi penanganan konflik sosial pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ikut melibatkan stakeholder.