Kegiatan itu diikuti para Duta Besar negara-negara sahabat, para investor, Pimpinan DPR Aceh, dan para Anggota Forbes, para Pengelola Kawasan Ekonomi Aceh, para Pimpinan Asosiasi Dagang dan Pengusaha serta para Pimpinan Perbankan.
Mawardi kemudian menyampaikan sekilas informasi terkini mengenai pembangunan ekonomi dan prospek kerjasama investasi di Aceh. Di mana pemerintah terus berfokus meningkatkan daya saing Aceh dengan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan Tol Trans Sumatra, pelabuhan dan bendungan, serta meningkatkan akses terhadap pasar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah Aceh juga tiada henti meningkatkan kualitas sistem Peraturan Daerah atau Qanun yang ramah investasi,” kata Mawardi. Baru-baru ini, pemerintah Aceh memang telah mengajukan Rancangan Qanun insentif Penanaman Modal yang diharapkan memberikan lebih banyak kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Aceh.
Selain itu, Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus pada pengembangan kawasan ekonomi yang meliputi: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe; Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Sabang; Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; dan kawasan Sentra Perikanan Aceh, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja di Lampulo, Banda Aceh.
Dari perspektif pengembangan kawasan, keempat kawasan tersebut memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada pengembangan industri hilirisasi migas dan petrokimia dengan fasilitas pembebasan bea masuk, serta pengurangan pajak penghasilan badan hingga 100 persen dalam waktu kurun tertentu.
Kemudian, KPBPB Sabang, daerah dengan kepabeanan khusus yang memberikan pelaku usaha berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Di KPBPB Sabang, para pelaku usaha dapat menikmati fasilitas bea masuk dan PPN sebesar nol persen, untuk kegiatan usaha berbasis ekspor. Lokasinya terletak di pintu masuk Selat Malaka yang memberikan kelebihan kepada pebisnis untuk menjangkau pasar global, terutama kawasan Asia Tenggara dan India.
Selanjutnya KIA Ladong, kawasan industri milik Pemerintah Aceh yang terletak sekitar 25 kilometer dari Banda Aceh. Kawasan ini mempunyai beberapa keunggulan strategis, di antaranya Kawasan Logistik Berikat, kedekatan dengan pasokan komoditas pertanian dan perikanan, bandara internasional, pelabuhan, dan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2700 kilometer yang akan menghubungkan Banda Aceh – Lampung pada akhir 2024 mendatang.
“Kita juga punya kawasan sentra perikanan terpadu, yaitu PPS Lampulo seluas 52 hektar dan tergolong Tipe A. Banyak peluang investasi tersedia di PPS Lampulo seperti pabrik pengolahan hasil tuna tujuan ekspor, pabrik pengalengan ikan sardin, pengolahan rumput laut dan industri pembangunan kapal laut berserat fiber. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat perekonomian Aceh, dan kami berharap dapat memicu peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Aceh, serta memberikan multiplier effects,” ujar Mawardi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh juga telah menjalin kemitraan erat dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempromosikan potensi investasi Aceh, khususnya di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi.
Pemerintah Aceh juga membentuk Tim Task Force Satgas Percepatan Investasi untuk membantu mengatasi hambatan layanan investasi. Tim ini bertugas untuk memastikan keterlibatan pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan penanaman modal dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha. Berbagai inovasi juga telah diterapkan di lingkungan DPMPTSP Aceh, di antaranya sistem pengaduan dan layanan perizinan e-klinik dan layanan informasi potensi, serta proyek investasi yang dapat diakses di www.investaceh.id.
Mawardi berharap apa yang ia sampaikan bisa meyakinkan para calon investor dalam membuat keputusan yang tepat untuk memulai berinvestasi di Aceh. “Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung kemudahan berinvestasi,”kata dia. []
