Melalui National Leadership Camp ICMI, diharapkan dapat membentuk kader ICMI yang berwawasan kebangsaan sekaligus memiliki leadership dan visi ke-Indonesiaan yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman. National Leadership Camp ICMI akan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pimpinan Wilayah, serta para kader ICMI lainnya.
"Saya diminta menyampaikan keynote speech seputar wawasan kebangsaan dan kepemimpinan. Pemateri lainnya antara lain Ketua Umum ICMI Prof. Arif Satria yang akan menyampaikan materi seputar khittah dan visi ICMI menginspirasi Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani seputar proyeksi ekonomi dan keuangan global serta dampaknya terhadap Indonesia, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seputar posisi Indonesia dalam Geopolitik dan Geostrategi Global," ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Pusat ICMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (1/11/22).
Pengurus Pusat ICMI yang hadir antara lain, Ketua Umum Arif Satria, Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso dan Jafar Hafsah, Bendahara Andi Irman Patiroi, dan Dewan Penasihat Bachtiar Aly. Hadir pula para Wakil Sekretaris Jenderal antara lain Syukur Mandar, Doni Yusri, dan Juliana Wahid.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui Silaknas ICMI diharapkan melahirkan berbagai gagasan cemerlang yang dapat memajukan kehidupan kebangsaan. Mengingat masih banyak 'pekerjaan rumah' kebangsaan yang belum selesai dikerjakan. Misalnya, bagaimana melahirkan sistem pemilihan yang demokratis sesuai nilai-nilai Pancasila, tanpa perlu terjebak dalam demokrasi elektoral berupa angka-angka yang hanya berujung pada money politic.
"Sebagaimana disampaikan Ketua Umum ICMI Prof Arif Satria, berbagai kader ICMI yang menjadi Gubernur menceritakan bahwa mereka seringkali kesulitan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di bawahnya, dengan alasan sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Tidak heran jika seringkali Bupati/Walikota tidak mau menghadiri undangan rapat yang disampaikan Gubernur. Akibatnya tidak ada keselarasan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya. Hal ini berbeda dengan keberadaan Pejabat Gubernur (PJ) yang ditunjuk pemerintah, malah justru mendapatkan respon positif dari para Bupati/Walikota. Tidak heran jika kini mulai berkembang wacana agar Gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat sebagai perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Wacana tersebut sangat menarik jika dikaji lebih jauh oleh ICMI," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendorong agar ICMI menyiapkan kriteria pemimpin ideal untuk menyambut suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024. ICMI tidak berbicara tentang tokoh, melainkan berbicara tentang kriteria kepemimpinan. Sehingga masyarakat bisa memiliki gambaran tentang kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia dalam menyambut Indonesia pasca 2024 sekaligus mempersiapkan Indonesia memasuki Indonesia Emas 2045.
"Mengingat tantangan kedepan yang dihadapi Indonesia bukan hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga dipengaruhi oleh landscape ideologi dan geopolitik global. Antara lain masih maraknya penyebaran radikalisme, krisis energi, krisis pangan, krisis finansial, hingga perubahan iklim (climate change) yang dapat mengganggu stabilitas global dan dampaknya bisa jadi juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Untuk itu diperlukan pemimpin yang tangguh yang bisa memastikan kapal besar bernama Indonesia bisa tetap berlayar ditengah derasnya gelombang ombak Samudera," pungkas Bamsoet. (*)
