Hadir mengikuti rapat ini, Kepala BPS Kota Banda Aceh Amir Fadli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banda Aceh Jalaluddin, Kadinsos Arie Maula Kafka, Kepala Bappeda Weri, Kadishub Wahyudi, Kadiskominfotik Fadhil, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu, pj wali kota menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat. "Langkah-langkah konkret dalam rangka penanganan inflasi daerah perlu terus kita lakukan," kata Bakri di pendopo, Senin, 28 November 2022.
"Monitoring di pasar-pasar tradisional oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, intensitasnya kita tingkatkan. Agar kita bisa bergerak cepat melakukan operasi pasar begitu ada indikasi kenaikan harga-harga barang," ujarnya.
Bakri menyebutkan ada enam langkah konkret sesuai arahan Mendagri dalam pengendalian inflasi daerah. "Keenam langkah ini sudah, sedang, dan akan terus kita lakukan. Pertama, pasar murah yang telah kita gelar beberapa kali, termasuk Selasa besok ada lagi 'Peukan UMKM dan Pasar Murah' di halaman Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan."
"Kedua, sidak pasar juga terus kita lakukan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan barang di Banda Aceh. Pemko Banda Aceh melalui dinas terkait secara rutin turun ke pasar-pasar dan distributor bersama pihak kepolisian, kejaksaan, dan stakeholder lainnya," ujarnya.
"Kemudian Gerakan Menanam Pangan Cepat Panen di perkarangan rumah warga, juga sudah kita lakukan di beberapa lokasi. Terakhir di Neusu Aceh pada Kamis 24 November lalu. Ke depan akan kita lanjutkan di gampong-gampong lain, paling tidak dalam satu kecamatan ada satu desa percontohan," ujarnya.
Terakhir, realisasi belanja tak terduga (BTT) yang sesuai surat edaran Mendagri bisa digunakan untuk penanganan inflasi. "Salah satunya nanti akan kita gunakan untuk mensubsidi ongkos angkut komoditi dari luar kota ke Banda Aceh. Insyaallah langkah-langkah yang tengah berproses ini bisa kita rampungkan dalam minggu ini," ujar Bakri. (*)
