“Sebagai wadah persatuan, PGRI perlu didorong mengorganisir para guru untuk lebih meningkatkan kompetensi. Kekuatan dan kebersamaan para guru di Aceh adalah kunci untuk meraih kejayaan pendidikan di Aceh,” kata Alhudri saat membuka workshop Program Mandatori PGRI Lingkar Belajar di Banda Aceh, Selasa, 11 Oktober 2022.
Alhudri mengatakan saat ini dunia pendidikan tersandera oleh banyak kepentingan yang bertolak belakang dari tujuan pendidikan. Sejumlah kepentingan pendidikan dipengaruhi oleh kepentingan strategis pihak lain. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Aceh.
Tarik menarik kepentingan itu juga mengabaikan sejumlah pencapaian siswa di Aceh di tingkat nasional. Sorotan dan kritik terhadap dunia pendidikan Aceh sering kali tidak diikuti dengan solusi sebagai usaha bersama meningkatkan kualitas pendidikan Aceh.
“Tarik menarik kepentingan model ini merupakan fenomena lumrah di negara-negara berkembang,” kata Alhudri.
Namun noktah hitam ini dapat dihilangkan secara bertahap, dengan mendorong peran PGRI yang lebih optimal. Organisasi ini dapat menjadi pendorong agar kebijakan di sektor pendidikan, di pelbagai level kebijakan, benar-benar bermanfaat sepenuhnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh.
Alhuduri juga berharap PGRI dapat menjadi payung yang melindungi para guru dan menjadi sarana persatuan guru untuk mengontrol kebijakan pemerintah lebih terarah. Terutama dalam menjadikan insan Aceh yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi insan lain.
“Parameter pendidikan adalah terciptanya manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia yang lain,” kata Alhudri.
Sesuai dengan tema workshop: mewujudkan PGRI kuat, independen, demokratis, dan sinambung, Alhudri berharap organisasi ini benar-benar menjadi wadah persatuan para guru. Dia juga berharap agar PGRI menggelar pelatihan-pelatihan dan menjadi wadah berdiskusi untuk melahirkan ide-ide baru yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Acara ini dihadiri oleh para kepala bidang di Dinas Pendidikan Aceh, kepala dinas pendidikan kota/kabupaten, serta pengurus PGRI Aceh dan daerah.[]
