"Pertemuan tersebut sangat penting guna membahas berbagai kondisi dunia terkini, termasuk membahas perkembangan penyelesaian konflik militer antara Ukraina dengan Rusia, isu Crimea, hingga pemulihan ekonomi global dan peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan Ukraina. Indonesia senantiasa menyerukan agar konflik militer Rusia dengan Ukraina dapat segera dihentikan, mengutamakan penyelesaian secara damai melalui negosiasi diplomasi," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Ukraina untuk Indonesia H.E. Mr. Vasyl Hamianin bersama Duta Besar Kroasia untuk Indonesia H.E Mr. Nebojša Koharović, di Kediaman Dinas Ketua MPR RI, di Jakarta, Rabu (28/9/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dirinya juga diundang oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia H.E. Mr. Vasyl Hamianin dan Duta Besar Kroasia untuk Indonesia H.E Mr. Nebojša Koharović untuk hadir secara virtual dalam The first Parliamentary Summit of the International Crimean Platform (ICP), yang diselenggarakan pada 25 Oktober 2022 di Zagreb, Kroasia. Sekaligus memberikan pandangan terkait berbagai hal yang perlu dilakukan oleh negara-negara dunia untuk mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai.
"Terkait isu Crimea, Indonesia senantiasa mendorong agar bisa diselesaikan melalui mekanisme multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Posisi Indonesia senantiasa menghormati integritas teritorial suatu negara yang berdaulat, sehingga tidak akan turut campur dalam masalah teritorial suatu negara tertentu. Indonesia juga senantiasa menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui dialog yang inklusif melibatkan semua pihak," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, terkait penyelesaian konflik militer antara Ukraina dengan Rusia, Indonesia telah melakukan berbagai diplomasi internasional secara multilateral. Antara lain mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 2 Maret 2022, 'Aggression Against Ukraine', mendukung Resolusi Dewan HAM PBB 4 Maret 2022 'Situation of Human Rights in Ukraine Stemming from the Russian Aggression', mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 24 Maret 2022, 'Humanitarian Consequences of the Aggression Against Ukraine', dan abstain atas Resolusi Sidang Majelis Umum PBB 7 April 2022 terkait penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB.
"Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Ukraina berupa hibah uang tunai melalui Palang Merah Ukraina sebesar USD 250.000, obat-obatan dan alat kesehatan oleh Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Kyiv pada 29 Juni 2022, serta komitmen untuk membantu proyek rekonstruksi pasca berakhirnya konflik militer Ukraina - Rusia. Indonesia juga mendorong agar Rusia dan Ukraina dapat menjamin 'safe passage' dan 'humanitarian corridor' untuk evakuasi, akses dan bantuan kemanusiaan selama konflik militer masih berlangsung. Indonesia juga konsisten mendukung penegakan hukum internasional dan Piagam PBB, khususnya mengenai kedaulatan dan keutuhan integritas teritorial suatu negara," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Rusia dan Ukraina telah melakukan 6 putaran perundingan sejak 28 Februari 2022, baik di Belarus, secara virtual, maupun pertemuan yang dimediasi Turki di Antalya (10 Maret 2022) dan Istanbul (29 Maret 2022). Dunia berharap agar dapat segera terlihat titik cerah sehingga konflik militer yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia bisa segera berakhir. Mengingat tidak hanya menciptakan krisis ekonomi, konflik militer tersebut juga menciptakan krisis kemanusiaan, salah satunya terlihat dari derasnya arus pengungsi warga sipil dari Ukraina.
"Data UNHCR melaporkan per 22 September 2022, dari sekitar 44 juta populasi penduduk Ukraina, sebanyak 7.405.590 penduduk telah mengungsi ke luar Ukraina, dan warga Ukraina yang terdaftar dalam perlindungan sementara atau skema perlindungan nasional lainnya di Eropa berjumlah 4.130.891 orang. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM/OHCHR, per 19 September melaporkan jumlah korban sipil mencapai 14.532 orang, dimana 5.916 orang korban jiwa dan 8.616 orang korban terluka. Korban jiwa terdiri dari 156 anak perempuan, 188 anak laki-laki, serta sejumlah 35 anak-anak dan 1.649 orang dewasa," pungkas Bamsoet. (*)
