Pembicara pada FGD tersebut antara lain Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali, Sekretaris PDIP Prov Aceh, Gading Hamonangan, Pembina UKM Center USK DR Iskandarsyah Madjid, Kadis Koperasi, UMK dan Perdagangan Aceh Besar, Darmasyah, ST, MSi dan Ketua Kopsas Syariah Darwina.
Penggerak UMKM Aceh Besar Darwina mengaku pengalihan dan pengurangan subsidi BBM secara langsung berdampak bagi pelaku usaha kecil. Pengalihan subsidi BBM mengakibatkan cost transportasi bertambah dan sebagian harga bahan pokok ikut menyesuaikan harga.
“Kita merasakan langsung dampak pengendalian BBM ini, khususnya pada cost transportasi yang menyebabkan penyesuaian harga sebagian bahan pokok ,” katanya.
Kadis Koperasi, UMK dan Perdagangan Aceh Besar, Darmasyah, ST, MSi mengatakan Penyesuaian harga BBM tentu berdampak kepada sektor kebutuhan pangan dan sembako. Namun pemerintah telah melakukan upaya dan antisipasi seperti pelaksanaan operasi pasar untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok supaya tetap stabil.
“Bantuan telah diberikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM, kegiatan pengembangan UMKM juga tetap dilakukan, bimtek, pelatihan, bahkan beberapa UMKM di Kab. Aceh Besar akan dimasukan dalam kategori produk unggulan yang tembus pasar nasional,” ujar Darmansyah.
Politisi Sekretaris PDI Perjuangan Aceh Ir Gading mengakui pengurangan subsidi BBM memang langkah pahit yang harus diambil pemerintah demi kepentingan rakyat banyak juga. Data menunjukkan 70% subsidi dinikmati kalangan menengah ke atas. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana bantalan sosial berupa BLT, Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta alokasi 2% dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi di sektor Transportasi dan Perlindungan Sosial Tambahan agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. “Karena pengalihan subsidi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus pengurangan kemiskinan juga,” jelas Gading.
Sementara Pembina UKM Center USK, Dr Iskandarsyah Madjid mengatakan banyak UMKM yang berkembang dengan pola-pola baru. Kenaikan BBM baginya juga mempermudah kerja UMKM, tetapi yang menyulitkan jika tidak ada barang/bahan baku.
Ia mendorong UMKM harus mampu membentuk kreatif baru untuk kebutuhan dan menarik peminat pasaran. Penyesuaian BBM hanya berdampak kepada kelompok kalangan atas yang memiliki kendaraan, sedangkan pelaku usaha tetap dapat memperoleh keuntungan yang sama. “UMKM dan kalangan bawah juga berpotensi untuk meningkatkan penghasilan ditengah kondisi BBM yang tidak stabil seperti sekarang”, menurutnya.
Sementara Iskandar Ali, Ketua KADIN Kab. Aceh Besar mengatakan Pencabutan dan pengalihan BBM subsidi yang dilakukan pemerintah tentu sudah dilakukan pengkajian terlebih dahulu melalui data dan fakta. Adapun BBM subsidi yang digunakan telah memberatkan APBN, sehingga berbeda dengan harapan masyarakat yang menginginkan BBM dapat digratiskan pemerintah.
“Sebenarnya masyarakat jika bisa BBM gratis, tapi kan terlalu murah saja tidak mungkin untuk saat ini,” ujar Ketua DPRK dari PAN tersebut.
Menurutnya UMKM merupakan garda terdepan dan terakhir dalam menyelamatkan ekonomi daerah. Selain kualitas produk, merk produk juga harus bagus untuk meningkatkan daya saing dengan produk luar. “Presiden Jokowi telah membetuk solusi dan berupaya membantu untuk menstabilkan bahan pokok melalui Menteri Perdagangan, ” tuturnya.(*)
