Banda Aceh - Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menerima kunjungan kerja Rombongan Kemenko Polhukam RI, dalam rangka audiensi, di Aula Kantor BRA, Banda Aceh, Selasa (28/6).
Rombongan Kemenko Polhukam RI yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM Kemenko Polhukam Brigjen TNI Rudy Syamsir S.H., M.H.,
Dalam kunjungan tersebut disambut langsung Ketua BRA Azhari Cage didampingi Kepala Sekretariat Dr. Syukri Bin M. Yusuf, MA beserta jajarannya.
Brigjen TNI Rudy Syamsir mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin serta membangun hubungan silaturahmi dan sinergitas dalam menguatkan dan mendukung institusi masing-masing dalam menjalankan tugas.
Mantan Anggota DPR Aceh itu turut memaparkan program-program BRA yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, Ia juga menginggung soal lahan bagi eks GAM sebagaimana tertuang dalam MoU Helsinki yang hingga kini belum juga tuntas.
“Pertama kita ini meminta melalui Kementerian Polhukam Asdep Koord Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia agar bisa lahan pertanian cepat terealisasikan, berdasarkan data yang telah kita rencanakan untuk segera direalisasikan, karena ini sudah berganti Menteri,” tegas Azhari Cagee.
DIkatakan Azhari Cagee karena itu menjadi penting mengingat telah diamanatkan dalam MoU Helsinki, selain itu juga dalam rangka meningkatkan perekomian eks GAM khususnya di sektor perkebunan, peternakan dan pemberdayaan ekonomi lainnya berupa pemberdayaan UMKM.
Itu sebabnya, pada tanggal 15 Agustus 2022 mendatang, pihaknya akan melakukan koordinasikan dengan Kementerian bersama Juru Runding GAM. Termasuk membahas tentang masalah bendera bulan bintang (Bendera Aceh).
“Kita Berharap Menteri Dalam Negeri dan juga Presiden RI Joko Widodo agar persoalan ini benar-benar dituntaskan,” harap Azhari Cagee.
Azhari Cagee juga menyebut terkait kondisi BRA saat ini, dimana disisi anggaran sangat memprihatinkan sehingga banyak program yang tidak bisa direalisasikan dengan baik. Dia pun berharap ada perhatian Pemerintah Pusat melalui APBN yang akan diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pertanian dan bantuan sosial untuk korban konflik.
Kesejahteraan para Kombatan GAM menjadi program prioritas sebagaimana lahan yang di berikan sejumlah 2000 Ha, yang ada di kabupaten/Kota yaitu Aceh Utara, Pidie jaya, Aceh Besar, Naga Raya dan Aceh Jaya yang di bagikan Sertifikat Hak Milik pada waktu ulang tahun Mou Helsinki Finlandia perdamaian GAM dan RI tahun 2005.
Pemberian lahan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan sangat ini penting menjadi program prioritas.
“Pengawasan Penerapan pembagian lahan untuk para Kombatan GAM harus di awasi bersama karena di bagikan secara bertahap,” harap Politisi Partai Aceh itu.
