BANDA ACEH – Tim Pengendalian Inflasi Daerah berperan penting dan strategis dalam upaya menjaga stabilitas harga di pasaran. Oleh karena itu, sinergi, komitmen dan koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar stabilitas harga bisa terkontrol di pasaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya sebelum membuka High Level Meeting Tim Pengelola Inflasi Daerah se-Aceh tahun 2022, di restauran Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (8/3/2022).
“Peran Pemerintah melalui TPID, sangat penting untuk menjaga stabilitas harga. Dalam upaya melakukan program dan kegiatan pengendalian inflasi, dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi dan komitmen berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan serta pihak terkait lainnya untuk menjamin terwujudnya stabilitas harga,” ujar Gubernur.
Gubernur juga berpesan, bahwa dalam mengendalikan inflasi, TPID Aceh menerapkan kebijakan 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Mencermati perkembangan inflasi terkini dan beberapa indikator harga, Gubernur memperkirakan akan terjadi peningkatan inflasi pada April-Mei 2022. “Sebagai mitigasi, TPID Aceh perlu melakukan peningkatan kualitas koordinasi antar instansi terkait dalam menjalankan program kerja tahun 2022, diantaranya dengan meningkatkan kerjasama antar daerah, Penguatan basis data terintegrasi, Operasi pasar dan sidak pasar, Publikasi harga di pasar-pasar utama, Pemantauan produksi komoditas utama dan pengembangan klaster pangan, Penguatan koordinasi TPID dengan Satgas pangan untuk memitigasi praktek penimbunan dan Optimalisasi sistem resi gudang,” kata Nova berpesan
Dalam sambutannya, Gubernur juga mengungkapkan hasil evaluasi kinerja TPID dari Kemenko Perekonomian, tingkat partisipasi pelaporan TPID di Aceh masih rendah. Hal ini tercermin dari jumlah TPID yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja TPID pada tahun 2019 hanya tiga TPID, dan empat TPID di tahun 2020, dari total 24 TPID yang ada di Aceh.
“Berkaitan dengan hal tersebut, saya percaya bahwa Kita telah banyak melaksanakan berbagai kegiatan. Namun, selama ini mungkin belum terdokumentasikan dan terlaporkan dengan baik. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama, mengingat salah satu penilaian dari kesuksesan TPID adalah kedisiplinan dalam melaporkan kegiatan,” imbuh Gubernur.
Selain itu, sambung Nova, dokumentasi kegiatan bisa menjadi alat pemantauan perkembangan dari upaya yang telah dilaksanakan selama ini. Apalagi, tenggat waktu laporan TPID 2021 juga sudah dekat. Untuk itu, Gubernur mengimbau agar TPID Kabupaten/Kota segera mengirimkan laporan kinerja TPID masing-masing.
Dalam sambutannya, Gubernur juga mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TPID dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari realisasi inflasi yang rendah sebesar 2,24 persen secara year on year (yoy), lebih rendah dari inflasi tahun 2020 sebesar 3,59 persen, serta lebih rendah pula dari sasaran inflasi nasional yang sebesar 3 persen plus minus satu persen.
“TPID di Aceh pada tahun 2021 telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Rendah dan stabilnya inflasi menunjukkan bahwa harga-harga relatif terkendali dan terjangkau oleh masyarakat,” kata Gubernur.
Gubernur Nova secara terbuka menyatakan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia perwakilan Aceh, atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan pertemuan tersebut. “Saya berharap pertemuan ini berjalan efektif, sehingga upaya kita mengendalikan inflasi berjalan sesuai rencana. Apresiasi juga kepada bupati/wali kota se-Aceh, Polda Aceh, instansi vertikal, anggota TPID se-Aceh, serta seluruh undangan yang telah berhadir. Semoga upaya kita mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat mendapat ridha Allah,” pungkas Nova.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Aceh Achris Sarwani, dalam sambutannya menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota TPID se-Aceh, BI telah melakukan berbagai program peningkatan kapasitas para anggota TPID se-Aceh.
“BI sudah melakukan capacity building kepada seluruh TPID di Aceh, hal ini kita lakukan agar pelaporan yang dilakukan semakin baik. Kepada Pak Gubernur, kami juga melaporkan, bahwa 24 TPID yaitu TPID Aceh dan 23 Kabupaten/Kota sudah 100 persen menyelesaikan penyusunan Roadmap TPID. Aceh menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia. Namun, saya juga mengingatkan kita semua, bahwa untuk mengimplementasikan rencana program tersebut dengan maksimal, diperlukan komitmen dari kita semua,” ujar Achris.
Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga dihadiri oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pangan Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya dan diikuti secara daring oleh para Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Junaidi, Kepala Biro Perekonomian Amirullah dan Para Kepala SKPA terkait dan diikuti secara daring oleh para Bupati dan Wali Kota se-Aceh SERTA Anggota Tim Pengendalian Inflasi.
