Menurut Muzakir Manaf akrab disapa Mualem, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009, kala itu Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua Dewan Penasehat Partai Aceh.
Mualem menegaskan bahwa perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat di launching pada 1 Juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPRA adalah perjuangan yang sangat berat, dimana kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 450 Miliar.
“Tapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak bahkan Pemerintah pusat dikemudian mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran JKN (jaminan Kesehatan Nasional) pada tanggal 1 januari 2014,” kisah Mualem seperti rilis yang diterima media ini, Kamis 17 Maret 2022.
Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan di sertai ditankapnya Irwandi dalam kasus Korupsi, kata Mualem program JKA semakin salah arah dan belakangan di batalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat. Akan tetapi seharusnya dalam permasalahan semerautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh di hentikan.
“Silahkan saja Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” tegas Mualem.
Sementara itu, Jubir Partai Aceh Nurzahri menegaskan bahwa perintah Mualem kepada Ketua DPRA yang baru ini juga harus di ikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan seluruh anggota koalisi Aceh bermartabat.
“Dan Mualem akan terus memantau proses yg berjalan di DPRA terkait dengan peruntah ini,” ujar mantan Anggota DPR Aceh itu.
