Salah satunya adalah pekerjaan proyek Puskesmas Pulo Aceh yang hingga kini mangkrak, namun telah menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
Ibnu mengatakan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor, 35 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 harus dijadikan sebagai pedoman dalam pengusutan kasus oleh aparat penegak hukum (APH) Dalam wilayah Aceh Besar.
“Kami menilai atas Penjabaran APBD Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Dinkes Aceh Besar Tahun Anggaran 2021,” jelas Ibnu.
Menurut Ibnu, dari sisi uraian kegiatan sudah dapat ditengarai adanya dugaan indikasi pemborosan anggaran, padahal masyarakat di tahun 2021 masih mengatasi pemutusan mata rantai Covid-19 dan masa tanggap darurat.
“Pada Belanja Operasi, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belajar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ini banyak temuan kami yang tumpang tindih Usulan Kegiatan Berdasarkan Kode Rekening Anggaran,” tegas Ibnu Khatab.
“Begitukah tujuan pemangkasan anggaran rakyat dari program pembangunan yang di alihkan untuk program refokusing,” dan Kami Desak Aparat Penegak Hukum APH wajib audit realisasi anggaran yang di kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar,” sambung Ibnu.
Ibnu melihat begitu besarnya anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar banyak habis untuk Belanja Operasi internalnya, contoh pantauan tim kami menemukan dilapangan banyak masyarakat Aceh Besar yang melakukan foto copy formulir Vaksinasi pakai biaya pribadi sedang biaya sudah pada Dinkes Abes.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum APH jangan melakukan pembiaran dan harus turun tangan untuk melakukan audit dan/ atau pemeriksaan Realisasi Anggaran Rakyat pada Dinkes Aceh Besar, kami menduga kuat anggaran tersebut penggunaannya ada pihak lain ikut memanfaatkan,” ujarnya.
