Aiyub mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dewan bersama pimpinan dan dinas terkait langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisinya.
Setelah menginspeksi beberapa tempat, yaitu Suzuya Mal di Seutui, distributor minyak curah di Lampaseh, Indomaret Gampong Mulia Banda Aceh, dan Gudang Indomaret di Krueng Cut, diketahui jika stok minyak goreng di pasaran sangat terbatas dan harganya juga sangat tinggi. Harga di pasaran juga dinilai cenderung liar.
“Karena itu kami berharap kepada pemerintah untuk mencari solusi secepat mungkin untuk menyahuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng ,” kata Aiyub.
Pihaknya juga berharap kepada pihak grosir agar jangan melakukan spekulasi harga di luar subsidi pemerintah. Apalagi saat ini sudah menjelang bulan Ramadan sehingga kebutuhan terhadap minyak goreng juga meningkat. Oleh karena itu perlu ada solusi segera dari pemerintah, baik di level kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.
Sementara itu, anggota Komisi II Ilmiza Saaduddin Djamal yang juga turut dalam inspeksi tersebut mengatakan, sidak ini dilakukan berdasarkan aduan masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah yang memiliki usaha kecil seperti penjual gorengan. Minyak goreng yang langka dan harganya yang melambung tentu akan mengganggu kestabilan usaha mereka.
Ilmiza juga meminta para distributor untuk berempati kepada masyarakat sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dalam kondisi ini.
“Jadi kita harapkan kepada semua pihak untuk duduk bersama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk berdiskusi, dan merekomendasi bagaimana langkah-langkah konkret dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat betul-betul tidak terbebani lagi untuk membeli minyak goreng dengan harga premium,”’ tutur Ilmiza.
Dalam sidak itu turut serta Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dan Seketaris Komisi III Ramza Harli, serta Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan, M Nurdin.(***)
