Banda Aceh – DPR Aceh mengaku kecewa karena Pemerintah Daerah (Pemda) gagal membangun Dermaga di Pulau Balu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Pengakuan itu disampaikan Ketua Fraksi PPP DPR Aceh, Ihsanuddin MZ, di Pango, Kota Banda Aceh, Rabu (20/10/2021).
Katanya, selaku wakil rakyat dia sangat menyayangkan pembatalan dermaga itu secara tiba-tiba oleh Pemerintah Aceh.
Terlebih, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021, di bahas (30/11/2020) artinya proses penetapan dimulai terlalu lambat dari segi waktunya.
“Pertanyaannya, “kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Aceh kenapa baru bulan Oktober di batalkan, semenjak Januari-September 2021 kemana saja,”ujar Ihsanuddin
Anggota Komisi IV ini menjelaskan, pada Oktober 2021 ini tidak dibenarkan lagi untuk dilakukan penawaran terhadap pekerjaan besar mengingat waktu yang sudah sangat singkat, jika ini dilakukan maka akan berakibat fatal dan tak tertutup kemungkinan bermasalah hukum.
“Meskipun berbagai hal tehnis yang dibutuhkan untuk itu tentunya sudah di persiapkan (prepare) cukup matang baik Dinas tehnis maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP),”jelasnya
Ihsanuddin menduga ada sesuatu yang diinginkan atas pembatalan proyek tersebut yang meharuskan di batalkan, “bagi kami DPR Aceh sangat kecewa. Terhadap sikap apa yang telah di ambil baik ULP maupun oleh Dinas terkait,” ujarnya.
Itu karena di Kabupaten Aceh Singkil akan ada Investasi dari Timur Tengah Uni Emirat Arab, tentang pariwisata (Tourism) yang tentunya dalam berbagai komitmen itu, infrastruktur dasar harus Pemerintah Provinsi Aceh yang menyiapkan.
Sambungnya bagaimana bisa di dengungkan itu ke publik dan semua pihak adanya Investasi dari Negara Asing, sementara anggaran yang sudah ada, sudah di sah kan belum bisa kita realisasi.
“Ini sesuatu yang sangat kontradiktif antara keinginan dengan fakta dilapanggan“. Kata Ihsanuddin
Menurutnya, jika diasumsi melihat begini ceritanya, berarti ULP atau BPBJ kali ini bekerja tidak efektif dan tidak menurut dengan aturan yang berlaku, tidak bekerja dengan baik dan benar.
Terkait SiLPA di APBA tahun 2021, “itu sudah terlihat jelas dengan kasat mata dengan banyaknya Proyek yang di batalkan dan tidak bisa direalisasi, membuat jumlah SiLPA akan sangat membengkak,”
“Ini adalah ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mewujutkan keinginan dan kebutuhan seluruh Rakyat Aceh,” demikian politisi PPP itu.(Parlementaria)
