Pertemuan itu dilakukan Gubernur Nova guna berkonsultasi dengan menteri Bahlil mengenai kelanjutan kerjasama investasi oleh Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh.
Selain itu juga untuk menanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Investasi untuk Pemerintah Aceh terkait investasi Uni Emirat Arab di Pulau Banyak, Aceh Singkil.
Pertemuan Gubernur Nova dengan Menteri Bahlil itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam keterangan yang dirilis Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Kamis 26 Agustus 2021.
Dalam penjelasan itu disebutkan, Menteri Bahlil menjelaskan kepada Gubernur Nova bahwa kawasan Pulau Banyak, Aceh Singkil akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang akan memudahkan para Investor secara legalitas dan mempermudah melakukan Investasi disana dengan adanya tax holiday.
“Di kesempatan yang sama, saya juga membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, dan mengajak Menteri Investasi Bahlil untuk berkunjung ke Aceh dalam waktu dekat,” ujar Iswanto mengutip pernyataan Gubernur Nova.
Kunjungan itu dinilai penting guna melihat langsung kondisi yang ada di KEK Arun, karena selama ini banyak permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan oleh Menteri Investasi.
“Kemudian terkait Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, kita juga mengajak Menteri Investasi Bahlil untuk melakukan kunjungan langsung untuk melihat langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk mendatangkan Investor ke KIA Ladong, Aceh Besar.”
Dalam pertemuan ini, lanjut Iswanto, Gubernur Aceh banyak membahas tentang Investasi kepada Menteri Investasi dengan harapan masuknya Investor ke Aceh.
Namun fokus utama pertemuan kali ini adalah terkait kelanjutan investasi oleh Uni Emirat Arab (UAE) di Aceh yang ditaksir mencapai 10 Triliun Rupiah.
Selain itu, sebagai bentuk keseriusan dalam hal Investasi, Pemerintah Aceh juga disebut merencanakan untuk berkunjung langsung ke UAE bersama dengan Menteri Investasi dan Presiden RI guna menyelesaikan agenda Investasi ini.
Gubernur Nova pada kesempatan itu juga menyampaikan tentang solusi legalitas yang bisa diberikan terhadap tambang emas illegal yang ada di Aceh, dimana gubernur berharap untuk dapat dilegalkan.
“Kita harapkan agar bisa dicarikan formula nya oleh BKPM agar bisa meng-akomodir tambang-tambang illegal menjadi legal di Aceh,” katanya.
Pada pertemuan itu, Gubernur Aceh didampingi oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, dan ketua HIPMI Aceh Rizky Syahputra.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyatakan keinginannya kepada Menteri Bahlil akan agar di Aceh Besar terdapat resmilling demi perkembangan industri Agrobisnis di Aceh.
“Karena selama ini Aceh Besar surplus dalam hal produksi gabah, dan selama ini masih mengandalkan resmilling yang ada di Medan, harapannya kita bisa bangun resmilling di Aceh dan dapat dicarikan investor yang cocok untuk dibangun salah satunya di Aceh Besar,” ujar Mawardi Ali.
Sedangkan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, menyampaikan harapannya bahwa KEK Arun yang selama ini di bawah PEMA agar juga dapat melakukan hilirisasi agar hasilnya tidak hanya ekspor, tapi juga dapat oleh menjadi gas methanol.
Yang terakhir, ketua HIPMI Aceh Rizky Syahputra dalam kesempatan itu berharap segala bentuk Investasi di Aceh dapat segera terealisasikan, karena itu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Aceh, serta pengusaha-pengusaha muda yang ada di Aceh dapat dilibatkan dalam pembangunan dari investasi itu.
“Kami dari HIPMI Aceh berharap agar anak-anak muda Aceh memiliki jiwa Entrepreneurship sebagai dampak positif dari masuknya investasi ini,” ujar Rizky.
