BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (29/7). Kegiatan itu dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo serta dihadiri Ketua DPR RI, MPR, para menteri serta sejumlah gubernur.
Gubernur Nova mengikuti jalannya rapat tersebut dari Meuligoe Gubernur Aceh dengan didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Ilyas.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya mengatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki risiko bencana baik geo, hidro, dan meteorologi yang tinggi. Jumlah kejadian bencana, kata Presiden, terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya.
“Kita bahkan mengalami multi bencana dalam waktu bersamaan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menyebutkan, rata-rata bencana gempa bumi yang terjadi pada kurun waktu 2008-2016 sebanyak hanya 5 ribu-6 ribu dalam satu tahun. Namun, jumlah tersebut terus meningkat di mana pada 2017 menjadi 7.169 kali dan pada 2019 meningkat tajam menjadi lebih dari 11.500 kali.
Hal yang sama juga terlihat pada kondisi cuaca ekstrem dan siklon tropis yang disebut mengalami peningkatan frekuensi, durasi, dan intensitasnya.
Presiden juga menjelaskan, periode ulang terjadinya El-Nino atau La-Nina pada 1981-2020 cenderung semakin cepat yakni sekitar 2-3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar 5-7 tahunan.
Untuk itu, guna menghadapi tantangan tersebut, Presiden menginstruksikan BMKG agar terus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan antisipasi dan memitigasi bencana. Upaya itu dinilai cukup penting agar dapat mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Karena itu, Jokowi meminta agar BMKG mampu berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini harus ditingkatkan lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko bencana.
Selain itu, presiden juga meminta agar peringatan BMKG dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor serta dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
Presiden menekankan, kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan adaptif terhadap tingkat kerawanan bencana. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara BMKG dan kementerian lembaga serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam sambutannya menyampaikan laporan tentang kegiatan Rakorbangnas BMKG tahun 2021 yang mengusung tema info BMKG kawal Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh.
Berdasarkan monitoring BMKG, fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia dikatakan cenderung makin dinamis, tidak pasti dan ekstrem sehingga risiko kejadian multi bencana geo hidrometeorologi makin meningkat.
Dwi berharap dari Rakorbangnas itu dapat mewujudkan sistem dengan pola dan sinergitas dari setiap lembaga pemerintahan, pihak swasta dan juga masyarakat.(Red)