Banda Aceh - Rencana pihak DPRA menggelar Sidang pada senin besok 20 Juli melalui Rapat pembatalan sejumlah proyek Multiyear mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Wacana pembatalan 12 paket Multiyears melalui sidang paripurna oleh pihak DPRA sebagai sikap menganaktirikan Aceh yang tinggal di Kabupaten/Kota,
"Wacana pembatalan 12 paket proyek Multiyear oleh pihak DPRA sebagai sikap menganak tirikan daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Padahal semua masyarakat mengetahui mengenai kondisi infrakstruktur di kabupaten sangat memprihatinkan selama puluhan tahun." hal ini di ungkapkan oleh Ketua Lemkaspa Samsul Bahri kepada media ini.
Diperlukan terobosan dalam pembangunan wilayah Kabupaten/Kota yang terpencil tersebut. Ini diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan di wilayah terpencil dan terluar. Agar masyarakat Aceh yang tinggal di wilayah tersebut dapat merasakan pemerataan pembangunan dari Anggaran APBA melalui pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut.
‘’Persoalan minimnya infrastruktur ini kita akui yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketertinggalan daerah. Bila daerah masih terisolir tentu akan sangat dekat dengan kemiskinan. Pasalnya bagaimana masyarakat mau berusaha bila memasarkan hasil usahanya pun lebih sulit,’’ Tegas Samsul.
Masyarakat memiliki usaha perkebunan misalnya, bagaimana mereka harus menjualnya apabila tidak didukung akses jalan darat. Begitu juga dengan daya beli masyarakat menjadi rendah karena mahalnya biaya yang dikeluarkan ketika menggunakan transportasi.
Lebih lanjut tambah Samsul, Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh di Kabupaten Kota. Dari alokasi pembiayaan Negara maupun Swasta. Infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital.
Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur sangat mempengaruhi terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidupan dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.
Seharusnya keberadaan Wakil Rakyat di Parlemen Aceh benar-benar menjadi perpanjangan tangan Masyarakat di pelosok Kabupaten/Kota, ini justru menghambat niat Pemerintah Aceh untuk membuka akses pembangunan di kabupaten/Kota yang selama puluhan tahun hidup dalam kondisi terisolir.
Selama ini, tambah ketua Lemkaspa, masyarakat di pelosok selalu hidup dalam serba kerterbatasan akibat minimnya akses Infrastruktur di daerah tersebut, Seperti kita ketahui bersama, disaat terjadi longsor di pergunungan Gurutee, Gunung Kulo dan Gunung Paro, Masyarakat lintas baras langsung terisolir akibat akses jalan satu-satu ke Wilayah Barat selatan terputus.
Ketua Lemkaspa menilai upaya yang ditempuh oleh pihak Dewan membuat pansus pembatalan proyek multiyear yang digarap pemerintah Aceh merupakan ego politik yang ingin menghambat program-program Irwandi-Nova.
“Ini lebih kepada ego pihak DPRA yang ingin menghambat kinerja pemerintah Aceh dalam rangka membuka akses di daerah-daerah yang selama ini tidak pernah tersentuh pembangunan, jangan gara-gara kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan Rakyat," demikian pungkas ketua Lemkaspa Samsul Bahri, (Red)
