“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya canangkan Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau GAMPANG. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan guna mendukung percepatan penanganan dampak COVID-19 di Aceh,” ujar Nova.
Sebagaimana diketahui, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bencana multi aspek yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan namun ikut mempengaruhi keamanan pangan secara global. Bahkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, telah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan mengancam dunia karena rantai pasokan terganggu akibat adanya kebijakan yang diterapkan negara-negara dalam menghentikan penyebaran COVID-19.
Plt Gubernur mengungkapkan, saat ini semua pihak sedang fokus menghentikan penyebaran Covid-19 yang belum bisa diperkirakan kapan akan berakhir. Di sisi lain, ancaman krisis pangan yang diperkirakan terjadi akhir tahun 2020 ini juga tidak boleh luput dari perhatian semua pihak.
Beranjak dari hal tersebut, Nova menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah Aceh telah menyusun rencana-rencana pencegahan dan penanganan krisis pangan, sebagai bagian dari strategi penanganan Covid-19. “Jika sebelumnya kita telah melakukan banyak upaya untuk pencegahan dan mengobati pasien yang terinfeksi serta pemulihan ekonomi, kini tiba waktunya bersatu-padu mengantisipasi krisis pangan.”
Dalam sambutannya, Nova menjelaskan, bahwa prioritas gerakan ini fokus pada beberapa komoditi, yaitu padi dan jagung, budidaya ikan lele, sayur-sayuran dengan memanfaatkan lahan perkarangan, ketersediaan telur ayam serta memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian.
Untuk mendukung gerakan ini, Nova mengimbau agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota berperan dalam merumuskan masing-masing tugas, guna menyukseskan gerakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya–upaya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur juga menyampaikan, bahwa sebagaimana pertemuan melalui Video Conference antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Juli lalu, tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota, bahwa dalam Peraturan Gubernur penetapan bantuan keuangan khusus tersebut tidak mengatur alokasi anggaran secara rinci termasuk jenis kegiatan dan volume.
“Yang terpenting adalah anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 dan aktivitas gugus tugas. Hal ini dimaksudkan agar bupati dan wali kota dapat lebih mudah dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan,” imbuh Nova.
Plt Gubernur berpesan, alokasi Bantuan Keuangan Khusus tersebut agar dipergunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 di kabupaten/kota, yang meliputi penanganan kesehatan, antara lain untuk mendukung sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan.
Dana tersebut dapat pula digunakan untuk pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh, antara lain di empat pintu masuk perbatasan Aceh-Sumut, serta dapat pula digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dampak ekonomi dan ketahanan pangan, antara lain untuk mendukung Gerakan Mandiri Pangan Aceh.
Nova juga mengimbau agar para bupati dan wali kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mekanisme dan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.
Plt Gubernur mencontohkan salah satu contoh pelaksanaan Gampang dengan melibatkan berbagai unsur, adalah pengembangan jagung di lokasi konsesi areal HTI bekerjasama dengan HIPAKAD Aceh seluas 1.000 hektar di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.
Secara khusus, kepada empat kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, agar terus meningkatkan pengawasan pergerakan orang di wilayah perbatasan.
Hal ini kita lakukan semata untuk menekan angka penularan Covid-19 di Aceh. Selanjutnya, kepada bupati dan wali kota, saya juga mengimbau untuk selalu melaporkan perkembangan, hambatan, dan solusi dari setiap masalah kepada kami secara berkala.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, dalam sambutannya menyatakan siap mendukung pencanangan Gampang yang digagas Plt Gubernur Aceh. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa komoditi yang harus diimpor dari negara lain.
“Polda Aceh siap bersinergi dan mendukung kesuksesan Gerakan Aceh Mandiri Pangan ini. Kemandirian pangan adalah sesuatu yang harus segera kita lakukan karena masih ada beberapa komoditi pangan yang harus kita impor. Sementara di masa pandemi Covid-19 saat ini, negara-negara pengimpor tentu akan membatasi impornya dan memenuhi stok dan kebutuhan dalam negeri masing-masing,” ujar Kapolda.
Hal senada juga disampaikan oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hasanuddin. “Kodam Iskandar Muda siap mendukung Gampang. Kepada seluruh jajaran Kodam di seluruh Aceh, saya ingatkan untuk bersinergi bekerja sama dan memadukan Gampang ini dengan program-program Kodam Iskandar Muda yang telah disusun sebelumnya, yang berkaitan dengan bidang pangan,” ujar Pangdam Iskandar Muda.
Usai mendengarkan pemaparan dari bupati/wali kota, Plt Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah diambil oleh pemkab dan pemko dalam upaya mengantisipasi krisis pangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
“Kami akan terus mendorong Gerakan Aceh Mandiri Pangan ini berjalan di seluruh Aceh. Kepada para bupati/wali kota, kami imbau untuk saling berbagai berbagai langkah sukses di daerahnya kepada kabupaten/kota lain. Tetap semangat, Insya Allah kita bisa. Yakinlah, dengan keyakinan dan kesungguhan, Insya Allah kita akan mewariskan hal-hal baik, mewariskan Aceh yang lebih baik kepada anak-cucu kita,” pungkas Plt Gubernur Aceh.
Tindaklanjuti pencanangan GAMPANG, Sekda Aceh Gelar Rapat Teknis Lintas SKPA
Menindaklanjuti arahan Plt Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh dr. Taqwallah M.Kes menggelar rapat teknis lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memperkuat pembangunan ketahanan pangan melalui Gerakan Mandiri Pangan Aceh (GAMPANG) di ruang serba guna Setda Aceh, Rabu, (08/07/2020).
“Untuk membangun Aceh harus ada satu model yang seragam, jadi yang saya sampaikan ini adalah resep untuk membangun Aceh agar bisa mandiri pangan,” kata Taqwallah.
Taqwallah menjelaskan, gerakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pangan secara mandiri sehingga Aceh mampu menghadapi krisis pangan yang diprediksikan akan mengancam Aceh bahkan di seluruh dunia pada akhir tahun 2020 ini.
Oleh sebab itu, Sekda Aceh instruksikan melalui SKPA terkait agar kembali memperkuat program-program unggulannya terkait ketahanan pangan yang sebelumnya telah dijalankan untuk ditingkatkan kembali dengan konsep baru yang melibatkan masyarakat dan dikoordinasi langsung oleh Dinas terkait di masing-masing daerah sehingga bisa meningkatkan produktivitas beberapa komoditi pangan.
Taqwallah mengatakan, gerakan tersebut akan dimotori oleh lima SKPA terkait seperti Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pangan Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dan Dinas Pengairan Aceh yang nantinya juga akan diperbantukan oleh beberapa SKPA terkait lainnya dengan tujuan agar ketersediaan pangan di Aceh selalu aman dan stabil.[Red]
