Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penuh pembentukan Kampung Tangguh Nusantara (KTN) yang diwacanakan Polri.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin saat menghadiri rapat Pilot Project KTN di Aula Polresta Banda Aceh, Rabu (24/6/2020).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto. Selain Wakil Wali Kota, rapat ini juga dihadiri Dandim 0101/BS, Letkol Inf Abdul Razak Rangkuti, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Faisal SSTP, perwakilan BPBD, Kasatpol PP dan WH, Hidayat, Camat Kuta Raja Arie Januar dan para Kapolsek se-Kota Banda Aceh.
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan Pemko Banda Aceh menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pembangunan Kampung Tangguh Nusantara yang tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19.
"Pemko sangat mendukung, kita akan menggerakan seluruh SKPD terkait dan pihak gampong untuk siap bersinergi dengan pihak kepolisian agar program ini terlaksana dan berjalan sukses,” kata sosok yang akrab disapa Chek Zainal ini.
Chek Zainal berharap, pencanangan Kampung Tangguh Nusantara ini menjadi sarana edukasi dan wujud kesiapan masyarakat gampong (Desa) dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Kampung Tangguh Nusantara ini merupakan gagasan terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karenanya, kita berharap akan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa virus Corona ini nyata adanya,'' tambah Chek Zainal.
Terhadap program ini, Wakil Wali Kota juga menyampaikan harapan agar program ini dapat sama-sama di dukung oleh seluruh elemen sehingga terus berkesinambungan dan terus berlanjut ke semua gampong yang ada di Banda Aceh.
Sebelumnya, saat memimpin rapat, Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Trisno Riyanto menyampaikan latar belakang munculnya ide pembentukan Kampung Tangguh Nusantara.
Katanya, program ini bertujuan meminimalisasir dan menangkal penyebaran virus corona atau Covid-19 lewat partisipasi masyarakat gampong.
Kapolres juga mengajak untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan new normal.(Red)