Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, usai menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan dan penyerahan secara resmi rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Banda Aceh tahun anggaran 2019 dan rancangan qanun inisiatif DPRK Banda Aceh tahun 2020 di Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (25/06/2020).
Farid mengatakan, ada beberapa catatan bagi DPRK dan TAPK Banda Aceh yang nantinya akan dibahas bersama, yakni melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan anggaran, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kesesuaian terhadap sistem pengendalian internal, serta mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP).
"Kita akan segera menggelar rapat dengan tim anggaran pemerintah kota, kemudian kita akan menugaskan komisi-komisi di DPRK mengadakan rapat dengan mitra kerja, dan akan turun ke lapangan mengecek beberapa realisasi dari proyek-proyek yang dilaksanakan, kemudian kita duduk kembali dengan pemerintah kota untuk konsultasi sejauh mana kesesuaian antara bahan yang kita terima dengan kondisi di lapangan," katanya.
Farid menambahkan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Banda Aceh ia mengapresiasi Pemerintah Kota Banda Aceh atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun anggaran 2019 dari BPK RI yang diraih sebanyak 12 kali beturut-turut.
"Ini merupakan prestasi bagi Pemerintah kota Banda Aceh, bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat nasional," tuturnya.[Red]
