Melalui rilis yang dikirim ke media, Kamis (26 Maret 2020), Azhari mengatakan apabila terus dibiarkan tanpa ada gebrakan terkait kalender plan, maka sangat disayangkan masyarakat akan lebih banyak menjadi potensi korban kedepannya.
Azhari menambahkan, sebelumnya pemerintah daerah harus ambil langkah-langkah strategis bukan hanya pencintraan samprot mesjid. Tapi pemerintah harus ada ide dan gagasan untuk menyelamatkan rakyat.
"Contoh, kalender rencana yang harus pemerintah siapkan diantaranya,
dengan menentukan sasaran komunitas terkecil dalam struktur pemerintah yaitu gampong untuk 14 hari pertama.
Tawaran sasaran untuk pemerintah meliputi:
1. Pada libur sekolah/kampus/pesantren, setiap siswa yang kembali ke keluarga atau wali wajib membawa surat keterangan dari sekolah berisi data diri.
2. Serahkan data diri ke kepala desa sebagai serah terima pengawasan. Beri jaminan/kewenangan keuchik di seluruh Aceh melalui SK Gubernur untuk pengawasan.
3. Baik keuchik, maupun orang tua wali murid jalin kerja sama dalam mengawasi anak-anak dan anggota keluarga lainnya agar menjalankan protokol. Buat buku kegiatan selama 14 hari untuk mereka yang dikendalikan meunasah sebagai pengganti absen disekolah. Tidak boleh keluar gampong.
4. Tim Pukesmas masuk keliling desa untuk perkenalkan dalam hal pencegahan, penyebaran dan penindakan soal C19. Sasaran 30 para ibu PKK dan kader posyandu.
5. 30 ibu tersebut begerak mengedukasi setiap KK dengan cara datang langsung membawa blangko pengawasan/pendataan kepada siapa saja anggota keluarga mereka yang flu, batuk, sesak nafas dan gejala lainnya. Pendataan/edukasi warga di bawah supervisi bides.
6. Ajak para penjahit desa untuk menyiapkan masker yang dibagikan bagi batuk,flu dan sesak nafas sesuai data.
7. Persiapkan alat angkut desa dan beli alat pemeriksa panas tubuh.
8. Monitoring setiap penduduk dengan alat pemeriksa tubuh.
9. Simulasi penindakan jika tiba2 ada yg terjatuh, atau deman tinggi, cara mengangkut dan memegangnya.
10. Data setiap orang desa yang sedang berada di luar daerah berdasar informasi keluarga.
11. Pastikan di depan setiap rumah di setiap desa ada drum air (guci) untuk wuduk atau cuci tangan dan kaki. Wajib bagi setiap anggota keluarga cuci tangan kaki sebelum masuk rumah.
12. Evaluasi kegiatan anak di sekolah.
13. Evaluasi masyarakat flu, batuk dan sesak nafas.
14. Evaluasi ke seluruhan dan minta arahan lanjutan dari atasan secara berkala dan berjenjang.
Azhari berharap, mudah-mudahan ada desa yang sudah memulai langkah dengan kalender mini ini dan Plt Bupati wajib ambil sikap serentak. Jangan hanya himbauan tapi harus ada simulasi penangan covid 19 di di RS Fauziah sebagaimana rumah sakit regional lainnya.
Kemudian, Ketua DPD PGK Bireuen tersebut meminta kepada semua pihak terutama pejabat pemerintah jangan menunggu Plt Bupati Bireuen dalam mencegah covid 19 ini, artinya pejabat Bireuen harus lebih cepat dari virus covid 19 itu sendiri.
"Harapan kami Bapak Plt Bupati Bireuen yang terhormat, tidak perlu takut dalam mengambil kebijakan untuk rakyat dan tidak perlu menunggu perintah Plt Gubernur Aceh. Namun harus ada inisiatif bergerak untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa kita." tuturnya.
*Editor: Riri Isthafa Najmi FAMe*
