Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM, Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani, Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Sosial Fauzan Azima, dan tim dari Dinas Kesehatan Aceh, dan Yunalis kepala KKP Bandara SIM.
Dalam kunjungannya, Fahlevi Kirani yang memimpin rombongan DPRA mengatakan, agar Pemerintah Aceh melalui Posko Informasi untuk selalu mengupdate informasi yang akurat setiap saat tujuannya untuk beredarnya informasi-informasi yang keliru atau hoax.
“Karena ini menyangkut kesehatan warga kita, kesehatan warga kita diatas segala-galanya karena ini wabah yang mematikan,” saranya,
Fhalevi Kirani juga meminta meminta agar pihaknya di DPRA juga diberikan informasi terbaru terkait kondisi mahasiswa Aceh di Tiongkok. Sebab, sebagai anggota DPRA pihaknya juga kerap mendapat pertanyaan terkait kondisi mahasiswa Aceh di Tiongkok.
“Sehingga kami harus menelpon Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin,” katanya.
Selain itu Fahlevi Kirani juga meminta agar Pemerintah Aceh dalam upaya pemulangan mahasiswa Aceh di Tiongkok agar menetapkan mekanisme dan SOP saat para mahasiswa tersebut dipulangkan.
Sebab menurutnya, peralatan kesehatan yang ada di Aceh belum siap sesuai dengan standar kesehatan dalam penanganan penyakit yang mematikan ini. Untuk itu dia menyarankan, jika belum siap jangan terlalu memaksakan, dan jika ada rumah sakit di Jakarta lebih layak selama masa recovery itu ini lebih strategis saya piker daripada kita pakasakan sementara kita tidak mampu, karena alat saja tidak cukup
“Jadi harapan kami, jika kita tidak siap karena ini butuh alat dan teknologi, bagusnya bangun komunikasi dengan rumah sakit yang mampu, karena itu clean and clear SOP ini harus bagus agar semua ini tertangani dengan baik,” kata Fahlevi Kirani.
Semantara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengucapkan terimakasih atas kunjungan Anggota DPRA tersebut, menurutnya dengan adanya kunjungan ini telah menyatukan pikiran bahwa masalah ini bukan hanya tanggungjawab eksekutif melainkan juga tanggungjawab legislative serta masyarakat Aceh agar adanya satu pandangan dalam upaya penetapan SOP bagi mahasiswa Aceh yang baru pulang dari Tiongkok.
“Dan ini akan kita rumuskan bagaimana SOP nya dengan berbagai kalangan, seperti KKP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Intansi terkait lainnya. Seluruh data ada pada Posko Informasi dan dinas-dinas terkait lainnya memanfaatkan informasi yang ada di pusat sehingga satu alur informasi yang keluar ke publik,” kata Alhudri. [Red]
