Tujuan dari MoU ini untuk untuk membangun kemitraan dan pemanfaatan potensi serta kompetensi yang dimiliki oleh pihak terkait dalam meningkatkan publikasi dan informasi yang mempunyai nilai edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pencerahan Masyarakat, Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, serta mengabdi kepada Bangsa dan Negara.
Sekretaris Kominsa Aceh Masrimin saat dimintai keterangan oleh media mengatakan, akan melakukan koordinasi secara kontinu terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN untuk kita publikasikan melalui website yang dimiliki oleh kominfo.
"Kita akan terus dukung kegiatan Pemerintah Aceh termasuk yang vertikal dalam hal publikasi melalui kanal-kanal informasi yang kita miliki, agar masyarakat luas bisa mengetahui berbagai informasi terkait program-progarm Pemerintah Aceh," jelas Masrimin.
Pelaksanaan MoU ini juga bersamaan dengan pembukaan Rapat kerja daerah (Rakorda) Program KKBPK pertemuan integrasi kampung KB bersama mitra kerja tingkat provisi dan kabupaten/kota Se-Aceh tahun 2019.
Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Aceh, Hukum dan Politik Rahmad Fitri mewakili PLT. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya mengatakan, masalah kependudukan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, sehebat apapun program yang kita jalankan tidak akan efektif.
"Masalah kependudukan harus kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga program-program lain dapat menyesuaikan dengan data kependudukan yang ada," jelasnya.
Sementara Deputi KS-PK BKKBN, M. Yani mengatakan, jika program KKBPK menjadi program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan.
"Untuk itu saya ingin pemerintah daerah, OPD KB, dan mitra kerja, bersama BKKBN mensukseskan Program KKBPK yang kita mulai dari keluarga. Keluarga berkualitas dan sejahtera akan mewujudkan Aceh Hebat dan begitu pun dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas," ungkap M. Yani.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri dalam mengatakan, kami berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah, mendukung penuh program KKBPK dan terlaksana dengan baik di daerah masing-masing. Serta terintegrasi dengan program pembangunan lintas sektor lainnya di Kampung KB. Sembagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Rakorda tahun ini, tentang Program KKBPK mengamanahkan BKKBN mengambil tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia dan khususnya di Aceh." terangnya.(red)
