 |
| Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh Husni Thamrin memaparkan sinkronisasi perencanaan program dan anggaran program keluarga berencana di Banda Aceh, Selasa (12/3). Foto Humas BKKBN Aceh |
Forum sinkronisasi digelar Subbidang Perencanaan Perwakilan BKKBN Aceh diikuti 43 peserta dari OPD KB 23 kabupaten/kota di Aceh dan pejabat pengawas di jajarannya. Acara tersebut berlangsung di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (11/3). Kegiatan selama 2 hari dari 11 sampai 12 Maret, Acara tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri yang diwakili Sekretaris Husni Thamrin SE,MM.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri mengatakan, dengan adanya penambahan DAK SubbBidang KB diharapkan relisasi anggaran bisa tercapai 100 persen.
Sahidal menambahkan, pelaksanaan Program KKBPK tahun anggaran 2019 juga harus memperhatikan sinergisitas kegiatan antarbidang dan antarsektor dengan mengesampingkan ego untuk memperoleh satu tujuan dan sehingga tercapainya sasaran strategis BKKBN.
“Kami siap memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota mulai tahap perencanaan, pengusulan, hingga pelaksanaan dan monitoring serta evaluasinya, sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapau,” kata Sahidal.
Sementara Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh Husni Thamrin mengatakan, tujuan kegiatan ini guna menyatukan pemahaman antara provinsi dan kabupaten/kota di Aceh tentang harmonisasi dan sinkronisasi anggaran program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
“Kita ingin adanya pemahaman yang sama baik mulai tahap perencanaan yaitu sinkronisasi perencanaan dana alokasi khusus Subbidang KB Tahun 2020 melalui e-planning atau aplikasi krisna, evaluasi pemanfaatan dan realisasi penggunaan DAK yang merupakan dana transfer pusat ke daerah,” kata Husni Thamrin.
Dengan adanya forum sinkronisasi dan koordinasi tersebut diharapkan pelaksanaan DAK (dana alokasi khusus) Subbidang KB terealisasi dengan baik.
Husni Thamrin menyebutkan, DAK Subbidang KB terdiri dari nonfisik dengan alokasi anggaran Rp98,8 miliar dan DAK fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp25,8 miliar.
Untuk Provinsi Aceh, sebut Husni Thamrin, jumlah DAK fisik 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen dibandingkan pada 2018 yaitu Rp23,693 miliar. Sedangkan jumlah DAK nonfisik juga mengalami kenaikan 9,2 persen dibandingkan 2018 yaitu sebesar Rp96,271 miliar.
“Pada tahun ini, kita juga memiliki DAK penugasan khusus untuk percepatan penurunan stunting, berupa program bina keluarga balita kit stunting di tiga kabupaten kota denga anggaran Rp7,8 miliar,” imbuh Husni Thamrin.(red)
